Pembatasan Motor Belum Siap Diterapkan di DKI

Megapolitan

Sabtu, 7 Agustus 2010 – 01:05 wib

JAKARTA– Rencana penerapan pembatasan penggunaan motor seusai lebaran Idul Fitri dinilai belum siap. Alasannya, sarana dan prasarana transportasi publik belum sepenuhnya memadahi.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia (UI) Hendricus Andy Simarmata mengatakan, penerapan pembatasan motor seharusnya diimbangi dengan pematangan sistem transportasi makro.

Artinya, moda transportasi seperti bus Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit (MRT), monorail dan water way harus segera terwujud. “Kalaupun memang sekarang baru bisa mewujudkannya melalui busway dan kereta api, tapi setidaknya dua moda transportasi tersebut harus bisa diperbaiki,” kata  Andy di Jakarta, Jumat (6/8/2010).

Dia mengungkapkan, keberadaan angkutan pengumpan (feeder) masih belum maksimal. Sementara tempat tinggal maupun tempat kerja warga mayoritas jauh dari koridor bus Transjakarta.

Kondisi ini seharusnya bisa diselesaikan Pemprov DKI sebelum penerapan pembatasan penggunaan motor. “Jika itu tidak dipenuhi, sekuat apapun rencana dan payung hukum yang menaungi pembatasan sepeda motor, gejolak sosial di masyarakat akan tetap terjadi,” tandasnya.

Meski demikian, Andy tetap melihat rencana pembatasan tersebut bisa berjalan baik dan membawa pengaruh pada kemacetan lalulintas Jakarta. Setidaknya, ruas jalan yang biasanya selalu dilanda kemacetan bisa berkurang.

Andy mengingatkan Pemprov agar tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kalau memang pembatasan motor  dianggap salah satu metode paling rasional yang bisa diterapkan, maka tolong pertimbangkan keadaan masyarakat secara umum. Pengguna motor  sebagian besar adalah masyarakat golong ekonominya menengah kebawah. Kondisi itu, jika tidak disikapi dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan kekisruhan,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat Transportasi UI Alvinsyah  mengatakan, pembatasan motor dari segi konsep  sangat bagus. Tapi, itu harus bisa diimbangi dengan ketersediaan fasilitas moda transportasi massal yang sangat baik.

“Jika memang ingin mengatasi kemacetan, maka lakukan dengan penuh dan tidak setengah-setengah. Kalau mau membatasi kendaraan, maka penuhi dulu hak masyarakat dalam mendapatkan fasilitas transportasi publik layak dan memadai,” ujarnya.(Ahmad Baidowi/Koran SI/ful)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: